Kisi-kisi Lengkap Sekolah Raih Akreditasi A Plus Bagian 1

Raih Akreditasi A Plus

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003, pemerintah menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara. Upaya peningkatan mutu pendidikan Raih Akreditasi A Plus, yang sudah sejak lama menjadi agenda penting pemerintah, semakin mendapatkan penenkanan beberapa tahun terakhir menyusul hasil penilaian internasional yang menempatkan Indonesia pada posisi rendah dalam hal mutu pendidikan. Laporan terkini dari UNDP tentang Indeks Pembangunan Manusia tahun 2006 juga masih menempatkan Indonesia pada ranking ke-111 dari 177 negara, jauh di bawah negara-negara tetangga, seperti Singapura (25), Brunei Darussalam (34), dan Malaysia (61).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan Untuk Raih Akreditasi A Plus, antara lain : guru, siswa, sarana dan prasarana, lingkungan pendidikan dan kurikulum. Namun dari beberapa faktor tersebut, guru menempati kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah tanpa mengabaikan faktor penunjang yang lain. Guru sebagi subyek pendidikan sangat menentukan keberhasilan pendidikan itu sendiri. Peranan guru bahkan lebih penting lagi di tengah keterbatasan sarana dan prasarana sebagaimana dialami oleh negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Dengan kata lain, masalah utama merosotnya mutu pendidikan sebenarnya tidak disebabkan oleh faktor-faktor lain, tetapi terletak pada rendahnya kualitas guru secara umum dan tidak meratanya persebaran guru-guru profesional. Menurut laporan Balitbang Depdiknas, misalnya, hanya sekitar 30 persen dari keseluruhan guru tingkat SD di Indonesia yang mempunyai kualifikasi untuk mengajar. Hal yang sama juga terjadi di satuan pendidikan menengah, terutama di lingkungan madrasah. Data Departemen Agama (2006) menyebutkan bahwa sekitar 60 persen guru madrasah tidak mempunyai kualifikasi mengajar. Berkaitan dengan kualifikasi pendidikan, data berikut menunjukkan bahwa masih banyak guru SD yang belum memperoleh tingkat pendidikan
S-1.

Sebetulnya, kalau kita mau belajar dari keberhasilan model pendidikan Finlandia –yang berdasarkan laporan PISA 2000 dan 2003 menempatkan negara tersebut pada ranking pertama dalam capaian kompetensi aplikatif siswa berumur 15 tahun dalam bidang literasi dan numerasi. Faktor ketersediaan guru yang kompeten yang merupakan kunci sukses pendidikan di negara tersebut. Dalam suatu kesempatan, Fasli Jalal mengatakan bahwa bahwa pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, yakni guru yang profesional, sejahtera dan bermartabat. Oleh karena itu keberadaan guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang bermutu Untuk Raih Akreditasi A Plus. Untuk meningkatkan kompetensi para guru, Indonesia pada tahun 2005 telah menghasilkan Undang-Undang Guru dan Dosen, yang merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi guru lewat kebijakan keharusan guru memiliki kualifikasi Strata 1 atau D4, dan memiliki sertifikat profesi. Dengan sertifikat profesi ini pula guru berhak mendapatkan tunjangan profesi. Untuk dapat memperoleh sertifikat profesi, guru diharapkan terlebih dulu memiliki kualifikasi pendidikan S-1.

Dalam rangka menunjang program pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan kualifikasi pendidikan para guru, United State Agency for Internasional Development (USAID) meluncurkan program Desentralised Basic Ediucation 2 (DBE 2) pada tahun 2005 yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Program ini telah berhasil dalam mengembangkan Pelatihan Terakreditasi Guna Raih Akreditasi A Plus. Bekerjasama dengan 14 perguruan tinggi mitra, DBE 2 telah mengembangkan 9 paket pelatihan terakreditasi, mengujicobakan dan mengimplementasikan paket-paket tersebut kepada para guru dan tenaga kependidikan di tingkat sekolah dasar, gugus dan kabupaten/Kota binaan DBE 2 hingga para guru-guru peserta pelatihan mendapat sertifikat pengakuan kredit (SKS) dari perguruan tinggi mitra masing-masing propinsi.

Selanjutnya, bagaimana paket-paket pelatihan tersebut dilaksanakan oleh pihak yang tertarik dan membutuhkan untuk perluasan peningkatan mutu pendidikan di daerah non binaan DBE 2? Untuk melaksanakan paket pelatihan DBE 2, telah dikembangkan panduan praktik terbaik ini. Praktik terbaik ini dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang terkait dengan peningkatan kualitas dan kualifikasi pendidikan para guru dan tenaga kependidikan. Para pemangku kepentingan dapat melibatkan perguruan tinggi, dinas pendidikan dan sekolah-sekolah. Dalam panduan ini, diuraikan secara ringkas apa dan mengapa perlu pelaksanaan paket pelatihan pada bagian pendahuluan ini, prinsip-prinsip pelatihan DBE 2, deskripsi paket pelatihan, pola pelatihan, model penyelenggaraan, lampiran yang meliputi daftar materi paket pelatihan, daftar universitas mitra, dan daftar fasilitator.

Bersambung Ke Bagian 2 Klick Disini

Postingan Terkait :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *